Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar penerbitan izin pertambangan di Pulau Wawonii yang bertetangan dengan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pihak-pihak mana saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam penerbitan izin pertambangan di Pulau Wawonii. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan izin pertambangan di Pulau Wawonii terjadi akibat adanya maladministrasi serta tidak sesuai dengan prinsip AUPB dan juga terdapat konflik norma serta pelanggaran terhadap asas lex superior derogat legi inferiori dalam proses penerbitan pizin pertambangan. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu Pejabat pemerintah penerbit izin dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 604, 605 ayat (2), dan 606ayat (2) KUHP. PT GKP dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 73 UU PWP3K, Pasal 98 UU PPLH, Pasal 78 UU Kehutanan, dan Pasal 605 ayat (1) dan 606 ayat (1) KUHP. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum pidana dalam melindungi lingkungan hidup dan pulau-pulau kecil.