Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang beririsan dengan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai kawasan konservasi serta mengkaji pertanggungjawaban pidana atas penerbitan izin tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 K/TUN/LH/2020 dan Putusan Nomor 77 PK/TUN/LH/2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan IUP di kawasan konservasi tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang kehutanan, lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam dan Pemerintahan Aceh serta mengandung unsur maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang sehingga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana Berdasarkan pasal 605 KUHP bagi pejabat yang menerbitkan izin apabila terbukti memenuhi unsur kesalahan.