Penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya praktik penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset desa, khususnya Tanah Kas Desa, yang pada prinsipnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa, namun dalam pelaksanaannya kerap dimanfaatkan secara tidak sah untuk kepentingan pribadi maupun korporasi. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian adalah kerja sama antara pemerintah desa dengan PT. Pueser Bumi Sejahtera di Kabupaten Gunungkidul yang diduga dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Tanah Kas Desa serta menganalisis pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap aparatur desa dan pihak korporasi yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini dilakukan melalui tindakan aparatur desa yang melampaui kewenangan hukum, tidak memperoleh izin dari bupati, serta mengabaikan mekanisme musyawarah desa. Perbuatan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan tidak hanya kepada aparatur desa sebagai pejabat publik, tetapi juga kepada korporasi yang terbukti memperoleh keuntungan dari perbuatan melawan hukum tersebut.