Penelitian ini membahas dua permasalahan utama, yaitu keabsahan perjanjian baku elektronik dalam layanan Tabungan Emas Digital pada aplikasi Tring! serta bentuk pertanggungjawaban perdata PT Pegadaian terhadap nasabah atas kerugian akibat kegagalan sistem elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian Tabungan Emas Digital melalui mekanisme click-wrap agreement belum memenuhi empat syarat sah perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal). Belum terpenuhinya syarat subjektif berupa kecakapan bertindak, verifikasi e-KYC berbasis KTP (17 tahun) berbenturan dengan batas kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (18 tahun). Konsekuensinya, perjanjian tersebut secara hukum berstatus dapat dibatalkan (vernietigbaar). Dalam pelaksanaannya, PT Pegadaian berkedudukan ganda sebagai pelaku usaha dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Kegagalan operasional seperti transaksi gagal namun saldo terdebet murni merupakan kelalaian sistem, sehingga dikualifikasikan sebagai wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) yang melahirkan kewajiban ganti kerugian meliputi biaya (kosten), kerugian nyata (schaden), dan hilangnya keuntungan fluktuasi harga (interessen). Dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian sengketa masih menunjukkan inefisiensi prosedural karena nasabah dibebani kewajiban validasi manual di kantor cabang, serta kebijakan pengembalian dana (refund) yang masih mengabaikan hak nasabah atas ganti rugi interessen tersebut.