Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan majelis hakim  dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rech vervolging) terhadap pasal 191 ayat (2) KUHAP dan prinsip keseimbangan kepada terdakwa dalam perkara penipuan. Untuk metode penelitian yang digunakan antara lain yaitu jenis penelitian menggunakan penelitian hukum doktrinal, dengan sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan terapan, serta untuk pendekatan menggunakan metode studi kasus. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan untuk melakukan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang pengumpulannya menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis penalaran deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan prinsip keseimbangan. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan perdata. Kemudian dalam pertimbangan menjatuhkan putusan lepas telah sesuai dengan prinsip keseimbangan dengan memperhatikan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan korban, dan kepentingan pelaku.