Penelitian ini menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/Pid/2016 . Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif melalui pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi pustaka. Pada hasil penelitian terdapat 2 hal yang dianalisis yaitu kesesuaian alasan kasasi penuntut umum dengan pasal 253 KUHAP dan kesesuaian putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dengan pasal 191 ayat (1). Ditemukan pada putusan pengadilan tingkat pertama yaitu putusan  Pengadilan Negeri Solok Nomor 36/Pid.B/2015/ PN Slk majelis hakim telah salah menjatuhkan putusan “bebas” karena tidak majelis hakim tidak memperhatikan bukti yang terungkap dalam persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan pemalsuan surat, oleh karena itu alasan penuntut umum dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan  pasal 253 KUHAP.  Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) telah sesuai dengan pasal 191 ayat (1), ditemukan bahwa benar terdakwa telah melakukan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, namun perbuatan tersebut masuk dalam pelanggaran hukum perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Kata Kunci: putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), alasan kasasi, dan pertimbangan hakim