Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam upaya pengobatan HIV/AIDS bagi perempuan Dengan HIV/AIDS (ODHIV) di Kabupaten Biak Numfor, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus HIV/AIDS di Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor, yang menunjukkan kerentanan tinggi pada kelompok perempuan akibat faktor stigma, diskriminasi, rendahnya edukasi, keterbatasan layanan kesehatan, serta rendahnya kepatuhan terhadap terapi antiretroviral (ARV). Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program penanggulangan, efektivitasnya masih belum optimal akibat lemahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008), yang menekankan pada empat aspek utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Fokus utama penelitian diarahkan pada dua variabel kunci, yaitu commitment to process dan shared vision sebagai determinan keberhasilan kolaborasi. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi, dan analisis kebijakan terkait penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Biak Numfor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance dalam penanggulangan HIV/AIDS belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya peran kelembagaan seperti Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), tidak aktifnya LSM, kurangnya koordinasi antar stakeholder, serta rendahnya kepercayaan dan komitmen bersama. Selain itu, faktor sosial budaya seperti stigma dan diskriminasi, serta keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah terpencil turut menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor dengan membangun komitmen bersama, kesamaan visi, serta peningkatan peran aktor formal dan non-formal sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan HIV/AIDS. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan dalam memperkuat tata kelola kolaboratif di daerah.  Kata kunci: collaborative governance, HIV/AIDS, perempuan ODHIV, Biak Numfor, kolaborasi stakeholder.