Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kelalaian penyidik dalam menyerahkan SPDP sebagai alasan permohonan praperadilan tentang legalitas penetapan tersangka dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Sda dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, serta menilai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Sda. ditinjau dari prinsip kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan, yang menganalisis penerapan ketentuan KUHAP yang masih berlaku pada saat perkara diperiksa. Sumber bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis hukum melalui studi pustaka menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkara a quo merupakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon terhadap dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana perpajakan dengan alasan penyidik tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pemohon. kelalaian penyidik dalam menyerahkan SPDP dalam Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Sda dapat dijadikan alasan permohonan praperadilan tentang legalitas penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Selain itu, Hakim dalam pertimbangannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum karena lebih menitikberatkan pada kecukupan alat bukti tanpa mempertimbangkan terhadap kepatuhan prosedur penyidikan yang seharusnya juga menjadi bagian penting dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak tersangka dalam proses penegakan hukum pidana.