Penelitian ini mengkaji secara mendalam persoalan pengujian keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam perkara korupsi melalui mekanisme gugatan praperadilan, dengan fokus analisis pada Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel. Studi ini berupaya mengungkap bagaimana proses pengujian keabsahan penetapan tersangka dilaksanakan, pertimbangan hukum apa saja yang menjadi dasar hakim dalam mengabulkan gugatan praperadilan tersebut, serta implikasinya terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kasus, menganalisis putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel, hakim mengabulkan gugatan praperadilan dengan pertimbangan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik KPK tidak memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang KPK. Pertimbangan hakim menekankan pentingnya bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penetapan tersangka, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan untuk melindungi hak-hak tersangka. Dikabulkannya gugatan praperadilan dalam perkara ini memberikan penegasan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada alat bukti yang memadai dan prosedur yang benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kedepan, diperlukan peningkatan kehati-hatian dan profesionalisme penyidik KPK dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, serta penguatan mekanisme pengawasan internal untuk memastikan setiap tindakan penyidikan selaras dengan prinsip due process of law.