Fenomena kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan mendorong mahasiswa untuk bekerja sekaligus mengelola keuangan dengan lebih selektif. Sisi lain yang tidak pernah dianggap sebagai masalah adalah bagaimana penerapan konsep frugal living dalam strategi bertahan pada kondisi ini sebagai bagian dari kerentanan struktur yang telah diinternalisasi sebagai budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mengonstruksi realitas penerapan frugal living dalam kehidupan sosial, bagaimana frugal living menjadi respons atas kerentanan struktural yang dialami mahasiswa pekerja part time, serta bagaimana pengalaman kerja part time memengaruhi penerapan gaya hidup tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori precarity pada penelitian ini digunakan untuk memahami posisi yang dialami oleh mahasiswa dalam menghadapi ketidakpastian dari kondisi strukturalnya. Konsep masyarakat risiko menjadi kacamata dalam melihat bagaimana risiko yang diciptakan sistem dilihat sebagai beban pribadi yang kemudian direfleksikan oleh mahasiswa dalam wujud penerapan strategi otonomi defensif, frugal living. Dalam prosesnya, terdapat faktor-faktor yang melingkupi pembentukan realitas frugal living ini yang dianalisis menggunakan teori konstruksi realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan frugal living tidak semata-mata sebagai pilihan gaya hidup saja, melainkan bentuk respons individu untuk bertahan dalam kondisi ketidakpastian ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Frugal living diterapkan sebagai strategi otonomi defensif dalam upaya adaptasi terhadap tekanan, tetapi kenyataannya kerentanan struktur yang didorong konsep neoliberal responsibilization memengaruhi pemaknaan subjek terhadap kondisi yang dialami dan respons yang dilakukannya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pihak berwenang pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih mendukung pekerja part time, khususnya mahasiswa. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan, tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi.