Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban Notaris sebagai pembuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual yang dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3162/K/Pdt/2021, serta mengkaji cara pengembalian hak dan kewajiban para pihak akibat putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan melalui studi dokumen. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Notaris muncul karena kelalaian dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban jabatan secara cermat, terutama dalam menjamin keabsahan perjanjian serta kebenaran formil dan materiil terkait tempat, waktu, dan kehadiran para pihak. Akibatnya, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Menjual batal demi hukum dan tidak mengikat. Notaris dapat dimintai tanggung jawab perdata, dikenai sanksi administratif, dan berpotensi pidana jika terbukti memuat keterangan tidak benar. Pemulihan pasca putusan meliputi pengembalian keadaan semula, penegasan hak, penataan administrasi, serta penyelesaian kewajiban secara adil guna menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa lanjutan