Pelayanan publik merupakan kegiatan penyediaan layanan oleh instansi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan secara efektif, efisien, dan cepat. Pelayanan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang bermanfaat bagi pekerja, salah satunya adalah Jaminan Hari Tua (JHT). Program ini memberikan manfaat berupa uang tunai yang dapat dicairkan oleh peserta ketika pekerja kehilangan pekerjaan secara mendadak. Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan khususnya proses pencairan manfaat tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan inovasi LAPAK ASIK sebagai layanan digital. LAPAK ASIK digunakan untuk pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta segmen Penerima Upah (PU) secara lebih praktis dan efisien. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan fenomena yaitu adanya fluktuasi jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) pada segmen Penerima Upah (PU) melalui layanan LAPAK ASIK di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Klaten. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam pemanfaatan layanan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) melalui LAPAK ASIK, namun belum dapat secara langsung menunjukkan adanya permasalahan dalam pelayanan karena perubahan jumlah klaim dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelayanan pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) segmen Penerima Upah (PU) melalui LAPAK ASIK di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Klaten serta hambatan yang muncul dalam proses pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi berperan, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi. Kemudian data dianalis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) melalui LAPAK ASIK di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Klaten belum berjalan dengan optimal sesuai dengan standar pelayanan publik bidang jasa yang diatur dalam Permen PANRB No 15 Tahun 2014. Hal ini ditunjukkan dengan belum optimalnya empat komponen standar pelayanan publik, yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu pelayanan; penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi.