Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kewajiban pengungkapan keberlanjutan dalam perjanjian investasi startup di Indonesia dan pengaruh klausul kewajiban pengungkapan  keberlanjutan sebagai bentuk perlindungan hukum investor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum. Pengumpulan bahan hukum didapat melalui studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kewajiban pengungkapan keberlanjutan dalam perjanjian investasi startup di Indonesia diperlukan sebagai respons atas absennya regulasi baik POJK No.51/2017 maupun UU PT yang tidak menempatkan startup sebagai subjek pengungkapan keberlanjutan sehingga menciptakan asimetris informasi yang menyebabkan kerugian investor mencapai lebih dari 7 triliun rupiah, integrasi klausul kewajiban pengungkapan keberlanjutan dalam perjanjian investasi mengisi kekosongan regulasi sekaligus mewujudkan prinsip fair terms of cooperation sebagaimana teori keadilan John Rawls; (2) Kewajiban pengungkapan keberlanjutan dalam perjanjian investasi dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor startup karena berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko preventif, alokasi risiko dan pembentuk norma perilaku, serta memperkuat posisi investor dalam mengajukan gugatan wanprestasi dan pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1243-1252 dan Pasal 1328 KUH Perdata.