Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD DIY meskipun pelaksanaan prosedur telah mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kendala dalam penerapan SOP yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian Raperda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi SOP penyusunan Raperda Inisiatif DPRD DIY di Sekretariat DPRD DIY serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Landasan teori yang digunakan mencakup konsep Standar Operasional Prosedur, Peraturan Daerah, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Raperda Inisiatif, dan peran Sekretariat DPRD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP penyusunan Raperda Inisiatif DPRD DIY yang mengacu pada Keputusan Pimpinan DPRD DIY Nomor 14/K.P/DPRD/2023 terdiri atas tahapan pra usul prakarsa, persiapan, penyusunan naskah akademik dan draf Raperda, penyempurnaan, pasca penyusunan, harmonisasi, dan pasca harmonisasi. Adapun kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terlaksananya studi komparasi, perbedaan persepsi antarstakeholder yang mengakibatkan revisi berulang, serta kendala administratif berupa sulitnya menyesuaikan jadwal rapat Bapemperda. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun SOP telah diterapkan secara prosedural, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal akibat kendala anggaran, substansi dan koordinasi, serta administratif yang perlu segera ditangani.