Transformasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Toya Wening Kota Surakarta, sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan kelembagaan BUMD dengan ketentuan PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perubahan ini secara formal diatur dalam Perda Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022, yang menjadi instrumen hukum utama dalam harmonisasi regulasi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi Perda Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022 secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya PP No. 54 Tahun 2017 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta harmonisasi secara horizontal dengan peraturan daerah sebelumnya dan regulasi pelaksana turunan, termasuk Perda Kota Surakarta No. 13 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota turuannya. Pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif-dogmatik, dengan metode analisis statute approach dan conceptual approach berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi Perda Kota Surakarta No. 11 Tahun 2022 telah menegaskan perubahan nomenklatur dan bentuk hukum PDAM menjadi Perumda, selaras dengan prinsip BUMD modern dan PP No. 54 Tahun 2017. Harmonisasi vertikal sudah relatif kuat, namun harmonisasi horizontal masih menghadapi beberapa tantangan, seperti pencabutan norma lama yang belum eksplisit, ketidaksesuaian nomenklatur pada peraturan turunan, serta kebutuhan penyesuaian dokumen kontrak dan aset. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun harmonisasi Perda Kota Surakarta No. 11 Tahun 2022 menjadi pilar hukum transformasi, diperlukan langkah-langkah normatif lanjutan untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan keteraturan transisi administrasi.