Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemberian jaminan hak aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah serta efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan hak tersebut melalui Program Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) di Dinas Sosial DKI Jakarta berdasarkan perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan hak aksesibilitas merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Implementasi jaminan tersebut diwujudkan melalui Program KPDJ yang tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemenuhan hak aksesibilitas dan mobilitas. Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 melalui Program KPDJ tergolong cukup efektif. Meskipun didukung oleh struktur kelembagaan, dasar hukum, dan fasilitas aksesibilitas yang memadai, efektivitasnya masih menghadapi kendala seperti masih adanya kelemahan dalam substansi hukum, stigma sosial, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan komunikasi bagi sebagian penyandang disabilitas, serta belum optimalnya pemanfaatan fasilitas aksesibilitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan substansi hukum, budaya hukum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif.