Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab Upah Minimum Kabupaten Sukoharjo belum sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat Kabupaten Sukoharjo setelah ditetapkannya UMK. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian non doktrinal yang bersifat deskriptif analitis, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan nominal UMK Sukoharjo yang ditetapkan belum sepenuhnya berbasis dengan Kebutuhan Hidup Layak, hasil penelitian ini menunjukkan ada tiga Faktor utama penyebab Upah Minimum Kabupaten Sukoharjo belum memenuhi kebutuhan hidup layak diantaranya adalah survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tidak akurat, komponen kebutuhan hidup layak yang tidak terbatas, dan dominasi asosiasi pengusaha dalam rapat penetapan upah minimum. Hasil penelitian juga menunjukkan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk menetapkan UMK yang berbasis kebutuhan hidup layak mengalami dilema, Pemerintah daerah sebagai pihak yang memfasilitasi rapat harus mampu mempertimbangkan kondisi wilayah dan bersikap netral untuk menciptakan keadilan yang merata antar Dewan Pengupahan tanpa menghilangkan tujuan ditetapkannya UMK serta kepentingan para pihak.Adanya UMK yang tidak sesuai kebutuhan hidup layak membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo mengupayakan untuk memenuhi kekurangan tersebut. Diantaranya dengan memberikan bantuan dalam wujud makanan dan non makanan. Penelitian ini menganalisis teori keadilan dan efektivitas hukum untuk mengetahui apakah proses perumusan UMK sudah mencerminkan keadilan yang merata untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hidup layak, serta menguji efektivitas suatu aturan hukum dalam hal UMK. Dalam proses rapat usulan, dewan pengupahan memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapat, proses rapat berlangsung dengan menyatukan tujuan yang sama secara kekeluargaan. Sedangkan dari segi implementasi UMK masih mengalami kendala untuk diterapkan khususnya oleh pengusaha. Hal ini menunjukkan prinsip keadilan dan efektivitas hukum belum sepenuhnya terpenuhi dalam Proses Penetapan UMK Berbasis Kebutuhan Hidup Layak Di Kabupaten Sukoharjo.