ABSTRAK

Muhammad Iltizam Al Husna, E0019285, 2023, Penulisan Hukum (Skripsi), PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tulisan ini mengkaji terkait angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sukoharjo yang terdapat indikasi adanya peningkatan angka permohonan dalam waktu tertentu dan menganalisis upaya pencegahan untuk menanggulangi peningkatan tersebut.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris dengan  menggunakan paradigma hukum critical theory. Paradigma critical theory ini memiliki makna paradigma alternatif terkait kemasyarakatan yang tujuannya mengkritisi dan menjustifikasi status quo yang ada di masyarakat serta memberikan alternatif pengetahuan untuk bisa menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik. Pengambilan data yang digunakan adalah dengan melakukan sesi wawancara dengan pihak terkait yang dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Sukoharjo.

Hasil dari penelitian ini adalah dispensasi kawin yang diajukan akibat adanya kehamilan diluar nikah diperbolehkan dalam hukum agama islam. Hal ini dikarenakan pengajuan dispensasi kawin ini memiliki fungsi untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya sebuah kemudharatan yang lebih besar yang ada dan demi kemaslahatan bersama.

Pada permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah di lingkungan Pengadilan Agama Sukoharjo terdapat peningkatan angka permohonan khususnya pada tahun 2019-2020. Adanya peningkatan pengajuan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah terjadi dikarenakan beberapa faktor yang ada, baik secara internal maupun eksternal seperti faktor perubahan minimal usia perubahan pada undang-undang perkawinan, peran pemerintah yang belum maksimal dan pengawasan orang tua yang belum optimal.

Solusi pencegahan diperlukan dalam menyelesaikan problematika hamil diluar nikah yang mempengaruhi peningkatan angka permohonan. Terdapat dua langkah yang dapat dilakukan untuk problematika ini seperti kembali menekankan pendidikan keagamaan di lingkungan keluarga dan sekolah serta mengoptimalkan peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan.