Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji dalil-dalil serta alat bukti 

yang digunakan pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah, dan untuk

mengetahui apakah penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim sudah sesuai

dengan konstruksi hukum acara peradilan agama dan hukum

perkawinan.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif

dan terapan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon 

adalah calon mempelai perempuan sudah hamil diluar nikah dan anak Pemohon

sudah memiliki pekerjaan dengan gaji tetap setiap bulan. Alat bukti yang

digunakan adalah surat yang membuktikan bahwa pernikahan mereka ditolak oleh

KUA Klaten dan saksi yang membuktikan bahwa mempelai perempuan sudah

hamil diluar nikah. Penetapan tersebut sudah sesuai dengan hukum acara

peradilan agama, khususnya Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) UndangUndang

No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. UndangUndang

No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta hukum perkawinan

khususnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, namun didalam undang-undang perkawinan masih abstrak tentang

alasan permohonan dispensasi nikah yang dapat dikabulkan oleh majelis hakim,

sehingga hakim melakukan konstruksi penghalusan hukum atau penyempitan

hukum. Disini hakim melakukan penyempitan hukum dikaitkan dengan calon

mempelai perempuan yang sudah hamil diluar nikah, pada Pasal 53 ayat (1) KHI

yang pada intinya membolehkan wanita yang hamil diluar nikah melakukan

perkawinan terlebih dahulu, hakim menggunakan alasan tersebut untuk dapat

mengabulkan permohonan dispensasi nikah. 

Kata Kunci : Dispensasi nikah, Peradilan Agama, Penetapan, Perkawinan