Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji dalil-dalil serta alat bukti  yang digunakan pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah, dan untukmengetahui apakah penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim sudah sesuaidengan konstruksi hukum acara peradilan agama dan hukumperkawinan.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptifdan terapan  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah calon mempelai perempuan sudah hamil diluar nikah dan anak Pemohonsudah memiliki pekerjaan dengan gaji tetap setiap bulan. Alat bukti yangdigunakan adalah surat yang membuktikan bahwa pernikahan mereka ditolak olehKUA Klaten dan saksi yang membuktikan bahwa mempelai perempuan sudahhamil diluar nikah. Penetapan tersebut sudah sesuai dengan hukum acaraperadilan agama, khususnya Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. UndangUndangNo. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta hukum perkawinankhususnya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, namun didalam undang-undang perkawinan masih abstrak tentangalasan permohonan dispensasi nikah yang dapat dikabulkan oleh majelis hakim,sehingga hakim melakukan konstruksi penghalusan hukum atau penyempitanhukum. Disini hakim melakukan penyempitan hukum dikaitkan dengan calonmempelai perempuan yang sudah hamil diluar nikah, pada Pasal 53 ayat (1) KHIyang pada intinya membolehkan wanita yang hamil diluar nikah melakukanperkawinan terlebih dahulu, hakim menggunakan alasan tersebut untuk dapatmengabulkan permohonan dispensasi nikah.   Kata Kunci : Dispensasi nikah, Peradilan Agama, Penetapan, Perkawinan