Gaji merupakan bentuk balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada

karyawannya. Agar penggajian berjalan lancar dan tepat sasaran maka membutuhkan

sistem penggajian. PNS yang mempunyai rekomendasi sistem penggajian yang

bernama Aplikasi SIMGAJI. Pengamatan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui

kerja sistem informasi aplikasi SIMGAJI pada Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Madiun. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif

kualitatif dimana metode ini dilakukan secara langsung tentang aktivitas atau

kegiatan yang ingin diamati sehingga memperoleh data berupa kata dan tulisan

bukan berupa statistik atau angka. Dengan menggunakan metode ini, penulis

memperoleh informasi administrasi mengenai sistem penggajian Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten MadiunAplikasi SIMGAJI merupakan

aplikasi yang sudah disarankan oleh pihak Pemerintah sehingga sudah terbukti

keakuratannya dan sudah terpercaya dapat membantu memudahkan kinerja pegawai

dengan efektif dan efisien. Data yang sudah diinput pada aplikasi ini akan terhubung

langsung dengan BPKAD Kabupaten Madiun selaku pengelola keuangan daerah.

Pelaksanaan sistem penggajian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Secara

keseluruhan sistem penggajian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Madiun sudah relevan dengan peraturan perundang-undangan yang

menjadi acuan penggajian PNS. Pelaksanaan sistem penggajian Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur. Secara keseluruhan sistem penggajian Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun sudah relevan dengan peraturan

perundang-undangan yang menjadi acuan penggajian PNS. Pelaksanaan sistem

penggajian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun sudah

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Secara keseluruhan sistem penggajian

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun sudah relevan

dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penggajian PNS.