ABSTRAKAnggih Romadhon, S362108003, Reformulasi Pengaturan Penyitaan Aset Kripto Dalam Perkara Tindak Pidana Di Indonesia. Universitas Sebelas Maret.Perkembangan peradaban dunia saat ini menuju modernisasi yang sangat kompleks. Hal ini membawa perubahan dalam setiap aspek kehidupan manusia. kejahatan juga semakin berkembang diantaranya kejahatan dunia maya, money laundering, tindak pidana korupsi dan sebagainya, hal ini membawa konsekuensi juga perkembangan terhadap sarana kejahatannya.Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan dari penyitaan asset kripto dalam perkara pidana khususnya di Indonesia serta diharapkan dapat memberikan embrio konsep aturan teknis mengenai penyitaan aset kripto dalam perkara pidana di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (Normative Legal Approach) yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji azas, konsep aturan hukum yang nantinya akan menjadi embrio aturan teknis hukum positif perundang-undangan khususnya dalam pengaturan penyitaan aset kripto. Dalam penelitian hukum normatif maka hukum adalah norma, baik yang berkaitan dengan ius constituendum ataupun norma yang telah diwujudkan dalam aturan positif (ius constitutum) untuk menjamin kepastiannya. Dalam penelitian ini penulis mempunyai kesimpulan bahwa pengaturan penyitaan yang saat ini ada dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia belum secara tegas dan lengkap mengatur mengenai penyitaan asset kripto sehingga perlu segera dibentuk peraturan khusus mengenai hal tersebut. Dalam membuat sejumlah peraturan yang bersifat khusus tadi maka Indonesia dapat mengadopsi sejumlah peraturan asset kripto yang ada diantaranya adalah Basic Manual On The Detection And Investigation Of The Laundering Of Crime Proceeds Using Virtual Currencies yang diterbitkan oleh UNODC serta sejumlah negara lain diantaranya yaitu Malaysia, Amerika Serikat, dan Inggris Raya.