SUSANTI WULANDARI PUTRI, 2023, S362308029. PRINSIP KEADILAN DAN ULTIMUM REMIDIUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUSKAN PERAMPASAN BARANG BUKTI HASIL PENYITAAN ASET WAJIB PAJAK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR No 242/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Btl DAN NOMOR 181/Pid.Sus/2023/PN Wat), MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan perampasan barang bukti hasil penyitaan aset wajib pajak pada tindak pidana perpajakan, sebagaimana tampak pada Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2022/PN.Btl dan Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Wat. Perampasan aset tidak hanya berkaitan dengan upaya pemulihan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyangkut perlindungan hak kepemilikan wajib pajak serta penerapan asas ultimum remedium yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian pelanggaran perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dan asas ultimum remedium dalam pertimbangan hakim pada kedua putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap kedua putusan pengadilan yang dijadikan objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kedua putusan didasarkan pada pembuktian mengenai hubungan antara barang bukti dengan tindak pidana perpajakan, legalitas kepemilikan, serta tujuan pemulihan kerugian negara. Prinsip keadilan tercermin melalui penetapan status barang bukti secara proporsional, sehingga tidak seluruh aset hasil penyitaan dirampas untuk negara, melainkan hanya aset yang terbukti berkaitan langsung dengan tindak pidana. Sementara itu, asas ultimum remedium diterapkan dengan menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir setelah unsur kesengajaan terbukti dan tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme administrasi perpajakan. Dengan demikian, perampasan aset dalam tindak pidana perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan kerugian negara yang tetap memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak kepemilikan wajib pajak.