Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pencemaran air sungai yang terjadi di Kota Surakarta. Selain itu juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pencemaran air sungai guna mewujudkan SDGs 6: air bersih dan sanitasi layak di Kota Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non-doktrinal yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis atau pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut yaitu dengan studi dokumen atau studi kepustakaan dan wawancara serta menggunakan metode silogisme dengan penalaran deduktif dalam menganalisis data.

Adapun dari penelitian ini diperoleh bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran air sungai di Kota Surakarta masih belum berjalan dengan baik karena masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti kendala mengenai aparat penegak hukum, peraturan atau undang-undang, budaya hukum, dan sebagainya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pencemaran air sungai guna mewujudkan SDGs 6: air bersih dan sanitasi layak, tidak terlihat secara signifikan. Hal tersebut terlihat dari kendala keterbatasan anggaran dan SDM yang sudah menjadi kendala di tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang dan tidak teratasi.