Alfia Ayu Kusumaningrum. 2024. S332208002. “URGENSI SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN RELASINYA DENGAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 236/PID.SUS/ 2019/PN TBH)”. Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mengkaji, pertama apakah yang menjadi urgensi pengunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 236/Pid. Sus/2019/PN Tbh. Kedua, Apakah penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2019/PN Tbh berkesesuaian dengan asas keseimbangan dalam proses penegakan hukum.

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif, berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum yang berupa aturan hukum), kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus yang berasal dari fakta hukum). Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor : 236/Pid.Sus/2019/PN Tbh terdapat kesaksian saksi mahkota. Saksi mahkota dihadirkan karena memiliki peran yang penting (urgent) yaitu dikarenakan tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor: 236/Pid.Sus/2019/PN Tbh berupa tindak pidana penyertaan serta pada tahap pembuktian di persidangan terjadi kekurangan alat bukti. Meskipun saksi mahkota perannya diakui sebagai saksi namun pengaturan mengenai penggunaan saksi mahkota sendiri tidak diatur secara tegas dalam KUHAP. Dalam rangka menemukan kebenaran materiil dan mengungkap fakta-fakta hukum dipersidangan maka penggunaan saksi mahkota tersebut telah sesuai dengan asas keseimbangan dalam penegakan hukum. Namun demikian, saksi mahkota belum memiliki jaminan kepastian hukum sehingga dalam penerapan hukum materiil perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai saksi mahkota. Sesuai dengan asas keseimbangan dalam penegakan hukum maka saksi mahkota yang telah membantu mengungkap perkara pidana harus dijamin hak perlindunganya sebagai perwujudan proses hukum yang adil (due process of law) yang penerapanya tidak hanya sekedar penerapan hukum formil.