Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kedudukan kuasa menjual dalam peralihan hak atas tanah yang didahului PPJB serta mengevaluasi eksistensi kuasa menjual dalam peralihan hak atas tanah yang didahului dengan PPJB ketika memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan metode deduktif-silogisme. Hasil penelitian pertama dapat disimpulkan bahwa kedudukan kuasa menjual merupakan perjanjian tambahan dari PPJB yang sudah mewujud dalam kebiasaan peralihan hak atas tanah di masyarakat, serta mampu mengecualikan larangan penggunaan kuasa yang memuat unsur pemberian kuasa mutlak dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Hasil penelitian kedua, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 belum mengatur dengan sempurna keberadaan kuasa menjual sebagai perjanjian tambahan dari PPJB. Hakim melalui putusan pengadilan justru mampu mengatur eksistensi kuasa menjual sebagai perjanjian tambahan dari PPJB. SEMA sebagai bimbingan bagi penyelenggaraan peradilan perlu mengatur eksistensi kuasa menjual sebagai sebuah praktik yang terlembagakan, karena hukum bukan hanya yang tertuang secara tekstual seperti SEMA, melainkan hukum juga termasuk kebiasaan yang terlembaga eksis di masyarakat.