Penelitian ini bertujuan untuk memahami kesesuaian implementasi fungsi pengawasan terhadap lembaga perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan OJK yang telah dibentuk dan memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat OJK dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan sumber hukum bahan hukum primer dan sekunder menggunakan studi kepustakaan, dan menggunakan teknik analisis silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, OJK menjalankan amanat UU OJK dengan mengeluarkan POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang pengimplementasiannya sudah sesuai sebagaimana OJK memantau PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri, dan AJB Bumiputera 1912 dengan metode risk based supervision (RBS). Fungsi pengawasan OJK ini turut memiliki faktor pendukung, yaitu: a. regulasi yang jelas dilengkapi dengan pedoman; b. koordinasi dengan lembaga secara sinkron; c. penggunaan kemajuan teknologi; d. peningkatan kualitas sumber daya manusia secara kualitas dari dalam OJK itu sendiri; dan e. adanya upaya penguatan pengawasan regional. Kemudian faktor penghambatnya, yaitu: a. kuantitas sumber daya manusia yang mumpuni masih terbatas; b. anggaran yang juga terbatas; c. kurangnya literasi keuangan di masyarakat, d. kompleksitas produk perasuransian; e. tekanan dari pihak eksternal; dan f. sulitnya mengakses transparansi laporan dari lembaga perasuransian. Meskipun OJK sudah mengimplementasikan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan OJK, masih perlu terus dilakukan pengembangan metode pengawasan agar tidak terjadi lagi kasus gagal bayar di kemudian hari, dan kasus yang sedang berjalan dapat segera selesai.