Tesis ini membahas perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi merek terkenal dan peran notaris di dalamnya melalui perjanjian lisensi merek. Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan merek terkenal serta putusan pengadilan dan contoh kasus untuk memperkuat isu hukum yang akan dibahas penulis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kriteria merek terkenal yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 belum memberikan kepastian hukum belum memberikan kepastian hukum yang mana belum adanya konsistensi dari Dirjen Merek dalam menentukan sebuah merek sebagai merek terkenal dalam proses pendaftarandan serta belum ada konsistensi dalam putusan hakim di pengadilan antara putusan satu dan putusan lainnya dalam kasus yang sama terhadap penentuan merek terkenal, sehingga pemilik merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia kesulitan untuk mendapat perlindungan hukum. Notaris dalam hal ini dapat memberikan perlindungan hukum secara preventif sehingga sengketa serupa tidak terjadi, pihak lain dapat menggunakan merek terkenal milik orang lain dengan izin secara sah melalui perjanjian lisensi merek yang dibuatnya yang merupakan akta otentik dan memberikan penyuluhan hukum terkait perjanjian tersebut. Notaris juga berperan penting dalam pencatatan perjanjian lisensi merek agar perjanjian lisesnsi merek dapat berakibat hukum kepada pihak ketiga, yang mana harus memuat akta pendirian badan hukum yang merupakan wewenang dari Notaris, sehingga dengan pencatatan tersebut dapat melindungi merek terkenal apabila ada pihak ketiga yang merugikan merek terkenal.