Penelitian ini bertujuan untuk pertama, menganalisis  keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang didasari perjanjian utang piutang dan kedua, mengkaji pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didasari perjanjian utang piutang. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif  bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perjanjian pengikatan jual beli yang didasari perjanjian utang piutang tidak memenuhi syarat kesepakatan dan sebab yang halal Pasal 1320 KUHPerdata karena dalam perolehan kesepakatan terdapat paksaan dan penyalahgunaan keadaan ekonomi Debitur karenanya perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan dan pembuatan perjanjian dengan kausa yang palsu, yang berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Pada perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 106PK/Pdt/2016 hakim memutus  Tergugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan dan menyatakan batal demi hukum terhadap Pengikatan Jual Beli. Penulis berpendapat, kurang tepat memutus perjanjian batal demi hukum karena penyalahgunaan keadaan. Seharusnya perjanjian tersebut menjadi batal karena yang tidak terpenuhi adalah syarat kesepakatan yang merupakan syarat subyektif perjanjian. Pada perkara Putusan Pengadilan Nomor 27/Pdt.G/2018/Pn.Btl agar tercapainya kepastian hukum Debitur dapat  mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Bantul dengan menyertakan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, PPAT dan Badan Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai turut tergugat.Kedua, pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang didasari perjanjian utang piutang berupa pertanggungjawaban secara perdata, pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan kode etik. Saran dari penulis yaitu Majelis Pengawas Pusat Notaris perlu memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian sementara terhadap notaris yang melakukan pembuatan akta yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya mencantumkan penjelasan dalam Pasal 15 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa yang dimaksud kehendak para pihak adalah kehendak yang sesuai dengan perbuatan hukum yang riil dilakukan dan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.