ABSTRAK

AULA DWITASARI. NIM. S352302016. PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK TANAH ATAS HAK PERALIHAN STATUS TANAH PASCA TERBITNYA KEBIJAKAN PETA LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI (LSD) DI KABUPATEN REMBANG. 2025. Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Kebijakan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional melalui pelindungan lahan pertanian produktif. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah alih fungsi lahan sawah secara masif demi kepentingan bersama dan keberlanjutan lingkungan hidup. Namu kebijakan ini menimbulkan dampak sosial dan hukum yang signifikan, khususnya terhadap pemilik tanah yang mengalami pembatasan hak untuk mengalihkan status penggunaan tanahnya. Kondisi ini memunculkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan dan ekonomi para pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan pokok, yaitu: (1) akibat hukum terhadap hak kepemilikan tanah pasca diberlakukannya kebijakan LSD, dan (2) bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik tanah dalam menghadapi pembatasan hak peralihan status tanah tersebut. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan empiris atau nondoktrinal, dengan pengumpulan data primer dari lapangan yang kemudian dibandingkan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan LSD berdampak langsung pada pembatasan hak untuk mengubah fungsi lahan sawah, yang mengakibatkan penurunan nilai ekonomi tanah serta ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pemilik tanah belum diatur secara komprehensif dalam regulasi LSD yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan regulasi yang menjamin transparansi, kejelasan prosedur, serta mekanisme kompensasi yang adil bagi pemilik tanah terdampak. Selain itu, sosialisasi yang efektif dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien sangat diperlukan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang timbul akibat implementasi kebijakan LSD.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Peralihan Status Tanah, Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi