Proses kepengurusan dokumen kependudukan pasca perceraian yang kerap dinilai rumit dan panjang menyebabkan masyarakat muslim Kota Yogyakarta terlambat atau bahkan mengabaikan pelaporan pencatatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi inovasi PUNGKASI dalam mempercepat kepengurusan dokumen kependudukan pasca perceraian di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi PUNGKASI merupakan bentuk layanan terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan Pengadilan Agama Yogyakarta, yang bertujuan untuk mempermudah perubahan data kependudukan pasca perceraian, khususnya pada dokumen Kartu Keluarga dan KTP-el. Implementasi inovasi PUNGKASI belum berjalan optimal. Berdasarkan teori implementasi George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, ditemukan bahwa terdapat tiga indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu indikator komunikasi, sumber daya, dan birokrasi. Dalam pelaksanaan inovasi PUNGKASI didukung oleh tiga faktor pendukung, yaitu adanya sinergi antar instansi, perubahan sistem pelayanan, dan dukungan dari pimpinan. Namun demikian, pelaksanaan inovasi ini juga memiliki tiga hambatan, yaitu sosialisasi yang kurang masif, berkas persyaratan yang seringkali belum lengkap, dan keterbatasan ketersediaan blangko KTP.