Penelitian ini didasarkan pada tingginya persentase pengajuan dokumen kependudukan melalui inovasi SAKURA yang masih didominasi oleh operator desa. Kendati, pemerintah Kabupaten Klaten menargetkan peningkatan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan layanan inovasi SAKURA. Kebijakan pembatasan maksimal tiga berkas per layanan setiap hari bagi operator desa terbukti kurang efektif, karena mayoritas warga tetap bergantung pada peran operator desa. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya kuota layanan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan operator desa, serta menghambat pencapaian tujuan inovasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran operator desa dan hambatan dalam penerapan inovasi sistem layanan administrasi kependudukan dalam jaringan (SAKURA) di Kabupaten Klaten. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisis menurut teori peran Edy Suhardono menunjukkan bahwa peran operator desa dalam penerapan inovasi SAKURA belum sepenuhnya  berperan optimal. Belum memenuhi peran operator sebagai mobilisator dan regulator. Hambatan yang ditemukan operator  desa yaitu beban kerja ganda operator desa, tidak ada SOP tertulis tentang mobilisator, kurangnya pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), masih rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur layanan dalam sistem SAKURA.