Pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menghadirkan tantangan kompleks dalam upaya place branding dan komunikasi publik di era digital. Penelitian ini menyoroti persoalan utama mengenai bagaimana membangun narasi place branding IKN yang efektif di tengah fragmentasi opini publik, perdebatan isu lingkungan, beban fiskal, serta pertanyaan tentang inklusivitas sosial di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur jaringan komunikasi dan pola relasi antar aktor kunci dalam pembentukan narasi place branding IKN di Twitter, serta menganalisis konstruksi wacana terhadap narasi yang diusung pemerintah. Menggunakan pendekatan mixed-methods, penelitian ini mengintegrasikan Social Network Analysis (SNA) dan Social Media Critical Discourse Studies (SM-CDS) terhadap lebih dari 60.000 tweet pada tahun 2023–2024. Hasil SNA menunjukkan struktur komunikasi yang terdesentralisasi di Twitter dengan tiga klaster utama, yaitu klaster pro-pemerintah (didominasi @ikn_id, @jokowi, dan media nasional (@detikcom, @CNNIndonesia, @Metro_TV)), klaster kritikus (aktivis lingkungan, akademisi, masyarakat sipil) @greenpeaceid, @msaid_didu, @concave, dan klaster media netral (@kumparan, @Kompascom). Pemerintah secara aktif membingkai IKN sebagai kota inklusif, modern, dan berkelas dunia, namun upaya tersebut diiringi oleh narasi tandingan dari kelompok kritikus dan masyarakat sipil yang menyoroti risiko ekologi, transparansi fiskal, serta isu partisipasi dan keadilan sosial. Analisis wacana kritis menunjukkan bahwa interaksi antara wacana dominan dan tandingan membentuk dialog publik yang dinamis dan kontestatif, yang terus mempengaruhi legitimasi dan persepsi IKN. Temuan penelitian ini juga mengidentifikasi bagaimana strategi place branding pemerintah di era digital masih menghadapi tantangan dalam penerapan model 7C. Dimensi communication didominasi komunikasi top-down yang cenderung monologis, sehingga kurang efektif membangun trust di kalangan publik skeptis. Partisipasi masyarakat dalam aspek co-creation masih minim, memperkuat persepsi eksklusivitas. Keterlibatan komunitas lokal dalam membentuk community digital juga belum optimal, menyebabkan narasi pemerintah mudah dikritik dan kurang inklusif. Selain itu, kolaborasi (co-branding) dengan aktor eksternal belum sepenuhnya mengoptimalkan nilai keaslian dan shared value. Oleh karena itu, keberhasilan narasi branding IKN sangat bergantung pada responsivitas dan adaptasi aktor utama, kolaborasi lintas aktor, serta pemantauan berkelanjutan terhadap wacana digital agar strategi komunikasi dapat diterima secara luas dan memperoleh legitimasi di era digital.