Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan resesi ekonomi sebagai alasan pemutusan hubungan kerja dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang diputus hubungan kerjanya akibat resesi ekonomi. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) resesi ekonomi dapat dijadikan alasan pemutusan hubungan kerja di dalam suatu perusahaan, karena resesi dapat dikategorikan sebagai force majeure, tetapi perusahaan tetap memperhatikan isi perjanjian kerja dan asas-asas keadilan. 2) Perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena PHK akibat resesi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum internal (berdasarkan isi perjanjian kerja) dan perlindungan hukum eksternal (berdasarkan undang-undang). Dalam hal ini pekerja tetap memilki hak untuk memperoleh uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.