Pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 menempatkan tenaga kerja sebagai penggerak utama sekaligus pihak yang berhak atas kesejahteraan yang adil dan layak, sehingga perlindungan hak-hak pekerja menjadi suatu keharusan. PKWT memberikan fleksibilitas bagi pengusaha, namun juga menimbulkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan pekerja. Dalam praktiknya, masih terdapat penyelewengan antara peraturan yang ada dengan perjanjian kerja perusahaan bahkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi PKWT di Indonesia dan sejauh mana perlindungan hukum bagi pekerja di PT Batik Danar Hadi telah terwujud berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi pekerja PKWT di Indonesia secara normatif telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang mencakup berbagai aspek hubungan kerja dan memberikan kepastian hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban bagi pekerja. Secara keseluruhan, sistem hukum ketenagakerjaan telah menyediakan kerangka perlindungan yang memadai bagi pekerja PKWT. Selanjutnya, perlindungan hukum pekerja di PT Batik Danar Hadi berdasarkan prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat ketimpangan dan ketidaksesuaian dalam praktik yang merugikan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan dan pengawasan agar tercipta hubungan kerja yang lebih adil dan seimbang.