Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pekerja outsourcing dengan perusahaan yang terlibat dalam perjanjian kerja dengan sistem outsourcing di Indonesia. Terdapat kekosongan hukum dalam mendefinisikan hubungan kerja tersebut yang memberikan keuntungan lebih pada perusahaan, yang pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja outsourcing.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari hasil telaah aturan hukum terkait pekerja kontrak outsourcing. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya kekosongan hukum dalam mendefinisikan hubungan hukum, maka dalam perjanjian kerja tersebut harus memiliki kepastian hukum yang sesuai dengan pengaturan perjanjian kerja dalam sistem outsourcing maupun asas perjanjian dalam perjanjian kerja itu sendiri. Hal ini ditujukan agar pekerja kontrak dan perusahaan dalam sistem outsourcing dapat saling memenuhi hak dan kewajiban sesuai perjanjian megikat masing-masing pihak.