Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan normatif dalam pengaturan PKWT pasca undang-undang cipta kerja serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi pekerja sistem PKWT. PKWT merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang banyak digunakan dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia. Perubahan regulasi terkait jangka waktu, perpanjangan, serta hak-hak  pekerja memiliki kelemahan normatif dan potensi  ketidakpastian hukum. Dalam UU Cipta Kerja jangka waktu  diatur 5 tahun  yang kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi.  Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa jangka waktu PKWT paling lama 5 tahun beserta perpanjangannya. Akan tetapi jangka waktu 5 tahun dapat dianggap terlalu lama karena menghilangkan sifat sementara PKWT, menyimpang rasionalitas tujuan PKWT, menunda kepastian status kerja, serta mengaburkan batas antara PKWT dan PKWTT. Jenis penelitian dalam tesis ini ialah penelitian hukum normatif, kemudian peneitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach), studi perbandingan (comparative study), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah penagturan PKWT pasca UU Cipta kerja mempunyai kelemahan normatif, terutama terkait fleksibilitas jangka waktu yang berpotensi mengurrangi kepastian kerja bagi pekerja, lemahnya pembatasan penggunaan PKWT, serta belum optimalnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/202 memberikan pengauatn terhadap perlindungan pekerja, akan tetapi masih memerlukan pengaturan yang lebih jelas dan tegas. Di  sisi lain ketidaksinkronan antara UU Cipta Kerja dan aturan pelaksananya yaitu PP 35/2021 membawa pekerja ke dalam legal uncertainty.  Perlindungan hukum yang ideal dapat dilakukan dengan reformulasi undang-undang atau merubah pasal-pasal yang dinilai merugikan pekerja serta pengawasan dan penegakan hukum yang ditingkatkan agar tidak terjadi penyelewengan terhadap hak-hak pekerja.