Kewajiban reklamasi pascatambang merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan keadilan ekologis di sektor pertambangan. Penelitian ini berangkat dari permasalahan belum sinkronnya pengaturan antara Undang-Undang Minerba dengan Undang-Undang PPLH yang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi. Selain itu, perbedaan penafsiran oleh perusahaan mengenai fungsi dana jaminan reklamasi yang dianggap menghapus kewajiban reklamasi itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan reklamasi pascatambang masih berorientasi teknis-administratif dan belum mengintegrasikan prinsip ekologis sebagaimana dimaksud dalam UU PPLH, sedangkan strategi peningkatan sinkronisasi perlu dilakukan melalui pembentukan Peraturan Bersama Kementerian ESDM dan Kementerian LHK yang dilengkapi guideline teknis serta pembentukan komisi pengelola dana jaminan reklamasi yang bersifat ad hoc dan independen. Simpulan dalam penelitian ini, sinkronisasi pengaturan reklamasi pascatambang diperlukan agar hukum nasional tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan ekologis lintas generasi.