Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Koalisi Indonesia Maju berupaya mendorong arah pembangunan nasional yang berlandaskan prinsip keberlanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penetapan target Net Zero Emissionpada tahun 2060 yang menuntut percepatan transisi energi, salah satunya melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah menetapkan Pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau yang juga dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 kota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan kebijakan dalam kerja sama pembangunan PLTSa di Kota Palembang yang melibatkan investasi asing langsung dengan skema akuisisi atau yang dikenal dengan istilah brownfield investment. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, kajian literatur, dan surat-menyurat terbatas dari pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan pembangunan PLTSa Palembang lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ambisi pencitraan hijau pemerintah dibandingkan dengan pertimbangan teknis dan ekonomi. Meskipun akuisisi oleh perusahaan Tiongkok, Zheneng Jinjiang Environment terhadap PT. Indo Green Power, secara hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun pelaksanaan kebijakan tersebut menimbulkan sejumlah resiko bagi negara. Resiko tersebut antara lain beban keuangan daerah akibat kewajiban pembayaran biaya layanan pengolahan sampah (BLPS)/tipping fee yang tinggi, harga listrik dari PLTSa yang lebih mahal dibandingkan pembangkit lain, serta potensi kelemahan posisi negara melalui skema build-own-operate (BOO) serta adanya ketentuan klausul buyout jika terjadi gagal bayar. Selain itu, keterkaitan investasi ini dengan program Belt and Road Initiative (BRI) menambah kerentanan terhadap kepentingan nasional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pembangunan PLTSa di Kota Palembang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keberlanjutan yang rasional secara ekonomi dan teknis, melainkan lebih merupakan instrumen politik untuk memperkuat citra pemerintah dalam agenda pembangunan hijau (green branding).