Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terhadap risiko dilusi saham akibat aksi korporasi private placement. Selain itu, penelitian ini menakar aspek keadilan dalam regulasi dan praktiknya serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang saham. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan logika deduksi melalui silogisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan saat ini telah memenuhi keadilan prosedural (Niti), namun belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif (Nyaya) karena adanya celah pada Pasal 44B POJK No. 14/2019. Kasus PT Bank Bukopin Tbk menjadi bukti nyata di mana hak ekonomi dan suara minoritas terpinggirkan demi stabilitas sistemik tanpa adanya mekanisme kompensasi (remedy) yang memadai. Selain itu, studi komparasi dengan Singapura, Amerika Serikat, dan Belanda menunjukkan perlunya standar dan mekanisme yang lebih ketat dalam penerapan private placement. Penelitian ini meneliti perusahaan terbuka di Indonesia yang melakukan penambahan modal tanpa HMETD (private placement) dan dampaknya khususnya pada pemegang saham minoritas eksisting. Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan upaya hukum bagi minoritas seperti gugatan derivatif, gugatan langsung, atau hak menjual saham dengan harga wajar (buyback). Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum korporasi mengenai penerapan capability approach dalam mengkaji hukum korporasi. Penelitian ini menggunakan teori keadilan Amartya Sen yang jarang digunakan dalam kajian hukum korporasi di Indonesia.