ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang gugatan pembatalan lelang parate eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh pihak Debitur kepada pihak Kreditur (PT Bank Pundi Indonesia Surakarta). Tujuan dilakukannya penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surakarta dengan aturan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus dengan sifat penelitian deskriptif yang menghasilkan argumentasi mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian tentang gugatan pembatalan lelang parate eksekusi hak tanggungan dalam perkara perdata dalam Putusan Nomor 171/Pdt.G/2013/PN.Ska. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukkan, Penulis dapat mengetahui bahwa landasan hukum dalam gugatan pembatalan lelang oleh pihak Debitur adalah tidak tepat, sehingga perlu adanya ketegasan aturan agar terciptanya konsistensi Peraturan Perundang-Undangan. Penulis juga menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim tentang pembatalan lelang parate eksekusi yang dilaksanakan pihak PT Bank Pundi Indonesia dan KPKNL Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Berdasarkan  hasil penelitian yang dilakukkan, Penulis menyarankan agar pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berlandaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yaitu pelaksanaan eksekusi hak tanggungan langsung melalui pelelangan umum.
Kata kunci : Wanprestasi, Parate Eksekusi Hak Tanggungan, Lelang.
ABSTRACT
This research is discusses implementation about the cancellation of the auction judge parate execution Hak Tanggungan from Debitur to Kreditur (PT Bank Pundi Indonesia Surakarta).. The purposes of this reaserch are to investigate and analyze a suitability considerations of magistrate  court district in Surakarta with rules at the law and regulations. This study is normative research that using case approach with the research of feature is descriptive that the result is true or false argumentation in law on fact and occurrence from result of the research about accusation annulment of auction parate excecutie Hak Tanggungan from decision in civil case Nomor 171/Pdt.G/2013/PN.Ska. From the result research is the author may know that the legal basis of the lawsuit in an auction by the debtor is not appropriate, so neeed a firmness consistency rules for the creation of laws and regulations. The authors also concluded that consideration of the cancellation of the auction judge parate execution carried out by PT Bank Purse KPKNL Surakarta Indonesia are suitable with the laws and regulations. Based on the research results, the author suggest that the execution of a security interest is based on Article 6 of Undang-Undang Nomor 4 , 1996th about Hak Tanggungan (UUHT) for execution of mortgage directly through in public tender.
Keywords    : Wanprestasi, Parate Excecutie Hak Tanggungan, Auction