Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  Nomor : 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tesis : Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Berawal dari konsep hukum ketiga yakni hukum adalah apa yang telah diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistemasi sebagai judge made law, penelitian ini menelaah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 mengenai tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya dan bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Penelitian ini hanya memanfaatkan 2 (dua) fungsi hukum yakni fungsi menegakan keadilan hukum dan menegakan kepastian hukum, karena keadilan hukum dan kepastian hukum adalah dua nilai hukum yang sering dipersoalkan dan dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.

Hasil penelitian hukum ini adalah adanya pengingkaran/mengesampingkan nilai kepastian hukum dan terhadap hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru padahal kepastian hukum atau keadilan prosedural sangat dibutuhkan bagi para pihak pencari keadilan.

Implikasi dari penelitian ini adalah  menghapuskan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan dan bukan merupakan jalan keluar permasalahan,  bahkan akan dapat menciptakan masalah baru dalam hubungan kerja.