ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengaturan perjanjian kerja outsourcing terhadap security di PT. Samurai Service Solution pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 2) Mengetahui perlindungan hukum  tenaga kerja di PT. Samurai Service Solution pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir secara logika deduktif untuk menjawab permasalahan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa: 1) Pengaturan perjanjian kerja outsourcing terhadap security di PT. Samurai Service Solution pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu PT. Samurai Service Solution sebagai perusahaan penyedia jasa security tidak mengadakan perjanjian kontrak secara tertulis antara perusahaan dengan pekerja security dengan beberapa pertimbangan. Hanya ada satu perjanjian antara PT. Samurai Service Solution dengan PT. Kusuma Putra Santosa Karanganyar sebagai pihak pemberi kerja, namun isi perjanjian itupun sama sekali tidak mengatur mengenai jaminan hak-hak sosial pekerja. 2) Perlindungan hukum  tenaga kerja security di PT. Samurai Service Solution pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh outsourcing, putusan tersebut menegaskan kembali aturan terhadap bentuk PKWT atau pekerja kontrak dan juga PKWTT atau pekerja tetap harus mengikuti ketentuan yang ada dengan menambahkan jaminan kelangsungan pekerja di dalam kontraknya. Namun dalam pelaksanannya PT. Samurai Service Solution belum menerapkan perjanjian kerja dengan para pekerja security, sehingga para pekerja tidak mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diperoleh selama melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai security.
Kata Kunci: Perjanjian Kerja Outsourcing
ABSTRACT
This study aims to: 1) Knowing outsourcing arrangement agreement on security in the PT. Samurai Service Solution after the Constitutional Court Decision No. 27/PUU-IX/2011 on the Law No. 13 Year 2003 on Employment. 2) Knowing the protection of labor laws in the PT. Samurai Service Solution after the Constitutional Court Decision No. 27/PUU-IX/2011 on the Law No. 13 Year 2003 on Employment.
This research is empirical juridical law with the nature of the research is a descriptive analysis. The data used are primary data and secondary data. Source of data using primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Data collection techniques used were interviews and literature study. Data analysis was performed using deductive logic framework to address the problem.
Based on the results of research and discussion, the researcher can conclude that: 1) Setting outsourcing agreement on security in the PT. Samurai Service Solution after the Constitutional Court Decision No. 27/PUU-IX/2011 on the Law No. 13 Year 2003 on Employment, namely PT. Samurai Service Solution as a provider of security services are not entered into a written contract between the company and the security of workers with some consideration . There is only one agreement between PT. Samurai Service Solution with PT. Kusuma Putra Santosa Karanganyar as an employer, but the contents of the agreement and even then did not govern the guarantee of social rights of workers. 2) The legal protection of labor security in PT. Samurai Service Solution after the Constitutional Court Decision No. 27/PUU-IX/2011 of Act No. 13 of 2003 on Labor ie Constitutional Court decisions already provide protection to workers / labor outsourcing, the decision reaffirms the rule of the form PKWT or contract workers and also PKWTT or permanent employees must comply with the added assurance that there is continuity in the contract workers. However, in observance of PT. Samurai Service Solution not apply labor agreement with the workers of security, so that the workers do not know the form of legal protection that is obtained during the performance of his job duties as a security.
Keywords : Job Outsourcing Agreement