Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal, akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan akuntabilitas kinerja terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal yang diuji meliputi belanja daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akuntabilitas LKPD menggunakan opini audit, sedangkan akuntabilitas kinerja menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Indeks Integritas hasil Survei Integritas KPK digunakan untuk mengukur tingkat korupsi pemerintah daerah. Sebanyak 120 sampel yang dipilih namun hanya 112 sampel yang bisa digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah, sedangkan PAD, opini audit, LAKIP dan LPPD berpangaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Tingkat Korupsi, Desentralisasi Fiskal, Opini audit, LAKIP, LPPD.