Penulisan tesis ini mengkajiproses permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjodan mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat pengganti apabila pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan sertipikat yang dinyatakan hilang.

Penulisan tesis ini guna mencapai tujuan tersebut menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dansekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Penulisan tesis ini menggunakan analisis induktif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah selanjutnya proses permohonan penerbitan sertifikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat yang dinyatakan hilang tersebut sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo telah memberikan pelayanan penerbitan sertifikat pengganti sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat pengganti karena hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo yang telah diterbitkan sama dengan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah pada umumnya. Karena setelah terbitnya sertifikat pengganti karena hilang, maka dilakukan pembatalan terhadap sertifikat yang hilang tersebut. Sehingga sertifikat yang lama tidak berlaku lagi.

Atas hasil penelitian tersebut maka penulis memberikan rekomendasi bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo perlu meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi secara aktif dan intensif kepada masyarakat mengenai arti penting sertifikat guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Selain itu, juga diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam upaya kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo agar tercapai tujuan dari pendaftaran tanah yang mewujudkan kepastian hukum.

Kata Kunci : Sertifikat Pengganti, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum