ABSTRAK
Elisa   Marta   Nugraha.  2018.   E0014122.   KEBIJAKAN  ALIH   FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN KARANGANYAR.
Penelitian  hukum  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  prosedur  alih  fungsi  lahan
pertanian ke non pertanian di Kabupaten Karanganyar dan hambatan apa saja yang dihadapi serta bagaimana solusinya berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Karanganyar.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian hukum deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan bahan hukum primer berupa wawancara dan bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan, buku-buku maupun dokumen resmi lainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan analisis interaktif mulai dari mereduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di kabupaten karanganyar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karanganyar,  dengan  prosedur pengajuan  dimulai  dari  masyarakat  yang ingin mengajukan   alih   fungsi   lahan   pertanian   ke   non   pertanian   mengajukan permohonan  ke kantor  BPN Kabupaten  Karanganyar dan  selanjutnya akan  di proses untuk dirapatkan dalam rapat Tim Kerja Perencanaan Ruang Daerah. Hambatan yang ada dalam proses alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi dua yaitu hambatan dari dalam instansi dan hambatan dari masyarakat.

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan,  Kebijakan Alih Fungsi lahan, Prosedur Alih
Fungsi Lahan.