Abstrak: 

     Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Upah
Minimum Kabupaten Boyolali terhadap pekerja/buruh pada usaha konveksi
berdasarkan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dari implementasi Upah
Minimum Kabupaten Boyolali.
     Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/penelitiam hukum empiris
yang bersifat penelitian eksplanatif (menerangkan). Lokasi penelitian adalah
beberapa usaha konveksi di Teras dan sekitarnya di Kabupaten Boyolali dan
Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Jenis data terdiri dari data
primer dan sekunder. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan
sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kuisioner dan studi
dokumen. Analisis data secara kualitatif dengan cara berpikir ilmiah dengan
langkah-langkah merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, verifikasi data,
menarik kesimpulan. Hipotesis penelitian ini adalah implementasi Upah
Minimum Kabupaten Boyoali belum terlaksana secara optimal khususnya pada
usaha konveksi karena belum optimalnya pengawasan dari Pemerintah akibat
perubahan kewenganan pengawasan ketenagakerjaan. 
     Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Implementasi Upah
Minimum Kabupaten Boyolali Terhadap Pekerja/Buruh Pada Usaha Konveksi
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
belum berjalan secara optimal, karena masih terdapat hambatan-hambatan dalam
implementasinya berupa kurangnya pengawasan dari pemerintah, kurangnya
modal pengusaha, kurangnya keterampilan pekerja/buruh, kurangnya kesadaran
pengusaha dan pekerja/buruh tentang hak dan kewajibannya dalam hubungan
kerja. 
     Implikasi dari penelitian ini adalah untuk menjamin upah yang layak bagi
pekerja/buruh di Kabupaten Boyolali dibutuhkan pengawasan yang dilakukan
baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten harus saling
bekerja sama dan berkelanjutan sehingga kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya dapat terjamin. Hubungan industrial antara pekerja/buruh, pengusaha
dan pemerintah harus tetap terjaga dengan baik dan harmonis
Kata kunci : Upah Minimum, Pekerja/Buruh, Pengawasan Ketenagakerjaan,
Kesejahteraan