ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp mengenai pemerasan dan pengancaman menggunakan sistem elektronik dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis hukum yang digunakan yaitu metode penalaran deduksi.
Penggunaan sistem elektronik memberikan dampak positif dan negatif. Salah satu dari dampak negatifnya adalah adanya tindak kejahatan yang memanfaatkan sistem elektronik. Ini dapat terlihat dalam kasus pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/PN. Pdp, diketahui bahwa perbuatan pemerasan dan pengancaman oleh terdakwa adalah melalui sarana handphone dan menggunakan foto pribadi korban. Terdakwa divonis menggunakan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP. Dalam penelitian ini, terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi. Memperhatikan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generali maka dapat dikatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang belum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Kata Kunci: Pemerasan, Pengancaman, Sistem Elektronik, Pornografi