ABSTRAK

Tulisan    ini    bertujuan   untuk    mengetahui    dan    menganalisis    asas
akuntabilitas dalam pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo terhadap objek tanah yang belum terdaftar.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat peskriptif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Untuk mengetahui kinerja dari pelaksanaan pendaftaran tanah ini dengan menggunakan indikator pelayanan publik berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang salah satunya adalah asas akuntabilitas.
Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui asas akuntabilitas dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali serta tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan dengan mengedapankan kepentingan rakyat dan menjamin adanya kepastian hukum yaitu dengan adanya penerbitan sertifikat hak atas tanah. Hal ini berimplikasi pada apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dapat menyebabkan tidak terpenuhinya target dalam penerbitan sertipikat yang akan diberikan kepada masyarakat serta tidak tercapainya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah ynag belum terdaftar hak atas tanahnya.
Sebaiknya pelaksana birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki target jangka waktu yang hedak dicapai agar dapat dengan jelas hasil akhir  yang  hendak  dicapai  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  serta memuat sanksi dalam pelaksaan ini dengan maksud agar ada rasa tanggung jwab dari para pelaksana.
Kata kunci : Pensertifikatan Massal; Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap; Asas Akuntabilitas.