AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan mengetahui  pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Dareah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman periode Tahun 2011-2031 serta Mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menetapkan Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanPenelitian  hukum ini merupakan penelitian empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu hasil wawancara dengan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sleman dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman. Didukung dengan sumber data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian bahwa realita dalam upaya meminimalisasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi  non pertanian guna mengantisipasi lahan kritis dan  mewujudkan keseimbangan lingkungan sebagai penyangga ekonomi petani, secara epistemologis (analisis kebaradaan secara faktualistiik obyektif) penerapan azas lex specialis derogate lexs generalis yakni penerapan Peraturan Daerah  sebagai dasar hukum Pasal 36 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Kabupaten Sleman.  Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami benturan kepentingan kebijakan dengan Peraturan tingkat Provinsi yang mengatur tentang PLP2B. Pengendalian sulit dilakukan terhadap masyarakat karena tuntutan faktor kebutuhan guna memenuhi himpitan perekonomiannya dan kebutuhan kehidupan saling berbeda.Kata Kunci  :  Perlindungan lahan, Pertanian Berkelanjutan, Rencana Tata Ruang, Kabupaten Sleman