Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan Waduk Pidekso sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat preskriptif dan deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan teknik analisis bersifat deduksi menggunakan metode silogisme.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah pusat untuk membangun Waduk Pidekso merupakan langkah dalam mempercepat pemerataan sarana infrastruktur di Indonesia. Kebijakan Proyek Strategis Nasional ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara merupakan kebijakan yang sah, karena dibuat oleh pemerintah (eksekutif) sebagai bentuk freies ermessen. Hal ini secara konstitusional bukan merupakan kesalahan terhadap peraturan perundang- undangan  yang berlaku. Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 yang merubah Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9
Tahun 2011 merupakan pemutakhiran atas rencana tata ruang sebelumnya yang tidak lengkap dalam mengatur waduk dan bendungan di Kabupaten Wonogiri. Pengaturan yang tidak lengkap sejak tahun 2016 hingga 2019 tersebut merupakan isu kekosongan hukum di daerah akibat kebijakan Proyek Strategis Nasional.
Kendala  dalam  pelaksanaan  pembangunan  Waduk  Pidekso  didominasi oleh kendala non teknis. Kendala teknis meliputi tahapan dan perkembangan pembangunan waduk, sedangkan kendala non teknis berupa resistensi masyarakat terhadap pembangunan Waduk Pidekso yang mengakibatkan proses pengadaan tanah menjadi rumit. Perbedaan persepsi dan kebutuhan antara pemerintah dengan masyarakat terdampak dapat menimbulkan konflik. Penyelesaian konflik antara pemerintah dengan masyarakat memiliki keberhasilan yang lebih tinggi menggunakan  pendekatan  perencanaan  social  learning.  Konflik  kepentingan dalam  sengketa  pengadaan  tanah,  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  melalui mediasi dan lembaga peradilan.

Kata  Kunci:  freies  ermessen,  Pembangunan,  Proyek  Strategis  Nasional,  Tata
Ruang